Harta Pribadi
Mengatur status harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan sesuai kesepakatan.
Susun kesepakatan harta dan tanggung jawab keuangan dalam perkawinan secara jelas melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai ketentuan hukum.
Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon pasangan atau suami istri untuk mengatur kedudukan harta dan hal lain yang diperbolehkan hukum dalam perkawinan.
Mengatur status harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan sesuai kesepakatan.
Menjelaskan kepemilikan saham, usaha, investasi, dan aset produktif masing-masing pihak.
Mengatur tanggung jawab atas utang pribadi, kewajiban usaha, serta komitmen keuangan rumah tangga.
Memperjelas pengelolaan pengeluaran rumah tangga dan hal keuangan lain yang disepakati.
Dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sesuai ketentuan dan isi perjanjian.
Dapat dibuat oleh suami dan istri selama masih terikat perkawinan, berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan memperhatikan hak pihak ketiga.
Pembuatan akta dan pendampingan registrasi dapat dipilih terpisah atau dikonsultasikan sebagai satu rangkaian layanan.
Catatan biaya:
(1) Estimasi waktu untuk drafting perjanjian & penandatanganan di hadapan notaris.
(2) Estimasi waktu pendaftaran setelah Akta Notaris selesai. Tergantung jadwal KUA/Dukcapil setempat.
Setiap perjanjian perlu disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan pasangan.
Identifikasi kebutuhan, status perkawinan, aset, utang, dan tujuan perjanjian.
Pemeriksaan identitas, dokumen perkawinan, daftar aset, dan kewajiban.
Susun klausul sesuai kesepakatan dan tinjau konsekuensi hukumnya.
Kedua pihak menandatangani perjanjian di hadapan notaris sesuai prosedur.
Pendampingan pencatatan kepada instansi yang berwenang sesuai status perkawinan.
Daftar ini merupakan persiapan awal. Dokumen tambahan dapat diminta sesuai kondisi dan jenis perjanjian.
Pengaturan perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama ikatan perkawinan sesuai persyaratan hukum. Bagi pasangan Muslim, ketentuan terkait juga perlu memperhatikan Kompilasi Hukum Islam.
Penting: Perjanjian tidak boleh dibuat untuk merugikan pihak ketiga atau menghindari kewajiban yang telah timbul. Dampak terhadap kreditor, aset yang sudah dimiliki, dan transaksi yang sedang berjalan harus diperiksa secara khusus. Isi dan waktu berlakunya perlu dirumuskan oleh notaris berdasarkan keadaan konkret pasangan.
Prenup dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan postnup dibuat selama pasangan masih terikat perkawinan. Keduanya merupakan bentuk perjanjian perkawinan dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Bisa. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan atas persetujuan suami dan istri. Rumusan isi, waktu berlaku, dan dampak terhadap pihak ketiga perlu ditelaah secara cermat.
Antara lain status harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, aset usaha, investasi, utang, tanggung jawab rumah tangga, serta pengelolaan harta lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.
Selain pembuatan akta, perjanjian perlu diberitahukan atau dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan yang berwenang sesuai ketentuan dan status perkawinan. Tata cara administrasi dapat berbeda, sehingga perlu dikonfirmasi kepada KUA atau Dukcapil terkait.
Perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga. Utang, jaminan, hak kreditor, dan kewajiban yang telah ada sebelum perjanjian harus diungkapkan dan dianalisis sebelum klausul disusun.
Estimasi awal layanan adalah 7–14 hari kerja, namun dapat berubah mengikuti kelengkapan data, proses penyusunan dan persetujuan draf, jadwal notaris, serta proses pencatatan instansi.
Perubahan atau pencabutan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kedua pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Prosedur serta bentuk aktanya perlu dikonsultasikan dengan notaris.
Diskusikan kebutuhan Anda dan pasangan secara privat bersama DSS-iD.