Kota Tangerang, Banten, Indonesia admin@dss-id.com 0856 769 7889
HUKUM KELUARGA • DSS-iD

Atur perlindungan aset keluarga dengan Perjanjian Pisah Harta.

Susun kesepakatan harta dan tanggung jawab keuangan dalam perkawinan secara jelas melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai ketentuan hukum.

Pra-nikah (Prenup) Pasca-nikah (Postnup) Pendampingan pencatatan
Akta NotarisPerjanjian tertulis
Perlindungan AsetAtur kepemilikan harta
Prenup & PostnupSebelum atau selama menikah
PencatatanPendampingan instansi terkait
MENGENAL PERJANJIAN PERKAWINAN

Kesepakatan harta yang dibuat
secara sadar dan bersama.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon pasangan atau suami istri untuk mengatur kedudukan harta dan hal lain yang diperbolehkan hukum dalam perkawinan.

Harta Pribadi

Mengatur status harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan sesuai kesepakatan.

Aset dan Bisnis

Menjelaskan kepemilikan saham, usaha, investasi, dan aset produktif masing-masing pihak.

Utang dan Kewajiban

Mengatur tanggung jawab atas utang pribadi, kewajiban usaha, serta komitmen keuangan rumah tangga.

Kesepakatan Keluarga

Memperjelas pengelolaan pengeluaran rumah tangga dan hal keuangan lain yang disepakati.

JENIS PERJANJIAN

Bisa dibuat sebelum
atau selama perkawinan.

PRENUPTIAL AGREEMENT

Perjanjian Pra-Nikah

Dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sesuai ketentuan dan isi perjanjian.

  • Disusun sebelum tanggal perkawinan
  • Memuat kesepakatan harta dan kewajiban
  • Perlu dipenuhi proses pengesahan/pencatatan
POSTNUPTIAL AGREEMENT

Perjanjian Pasca-Nikah

Dapat dibuat oleh suami dan istri selama masih terikat perkawinan, berdasarkan kesepakatan bersama dan dengan memperhatikan hak pihak ketiga.

  • Dibuat setelah perkawinan berlangsung
  • Didasarkan pada persetujuan kedua pihak
  • Perlu memperhatikan kondisi aset dan kewajiban yang telah ada
PAKET LAYANAN DSS-iD

Pilih layanan sesuai
kebutuhan Anda.

Pembuatan akta dan pendampingan registrasi dapat dipilih terpisah atau dikonsultasikan sebagai satu rangkaian layanan.

REGISTRASI KUA / DUKCAPIL
PENCATATAN PERJANJIAN
Rp 4.000.000
Rp 1.999.000
TANPA TAMBAHAN BIAYA
DI LUAR KESEPAKATAN
Pilih Registrasi
ESTIMASI PROSES
  • 7–14 Hari Kerja (2)
YANG DIPEROLEH
  • Pemeriksaan dokumen akta notaris
  • Pendampingan pelaporan / pencatatan perjanjian
  • Koordinasi persyaratan instansi pencatat perkawinan
  • Pendampingan sampai bukti pencatatan tersedia
BONUS
  • Personal Legal Assistance
  • Pendampingan proses administrasi
EXTRA BONUS
  • Voucher konsultasi DSS-iD Rp 250.000

Catatan biaya:
(1) Estimasi waktu untuk drafting perjanjian & penandatanganan di hadapan notaris.
(2) Estimasi waktu pendaftaran setelah Akta Notaris selesai. Tergantung jadwal KUA/Dukcapil setempat.

TAHAPAN LAYANAN

Dari konsultasi hingga
dokumen tercatat.

Setiap perjanjian perlu disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan pasangan.

01

Konsultasi

Identifikasi kebutuhan, status perkawinan, aset, utang, dan tujuan perjanjian.

02

Pengumpulan Data

Pemeriksaan identitas, dokumen perkawinan, daftar aset, dan kewajiban.

03

Penyusunan Draf

Susun klausul sesuai kesepakatan dan tinjau konsekuensi hukumnya.

04

Akta Notaris

Kedua pihak menandatangani perjanjian di hadapan notaris sesuai prosedur.

05

Pencatatan

Pendampingan pencatatan kepada instansi yang berwenang sesuai status perkawinan.

DOKUMEN PERSYARATAN

Siapkan dokumen dasar berikut.

Daftar ini merupakan persiapan awal. Dokumen tambahan dapat diminta sesuai kondisi dan jenis perjanjian.

KTP dan Kartu KeluargaIdentitas kedua pihak.
NPWP (jika tersedia/diperlukan)Data perpajakan masing-masing pihak.
Buku Nikah atau Akta PerkawinanKhusus perjanjian yang dibuat setelah menikah.
Daftar aset dan kewajibanHarta, rekening, properti, usaha, investasi, dan utang.
Data domisili dan dokumen pendukungPersyaratan tambahan mengikuti arahan notaris/instansi.
FAQ

Pertanyaan seputar
perjanjian pisah harta.

Prenup dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan postnup dibuat selama pasangan masih terikat perkawinan. Keduanya merupakan bentuk perjanjian perkawinan dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Bisa. Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan atas persetujuan suami dan istri. Rumusan isi, waktu berlaku, dan dampak terhadap pihak ketiga perlu ditelaah secara cermat.

Antara lain status harta bawaan, harta yang diperoleh selama perkawinan, aset usaha, investasi, utang, tanggung jawab rumah tangga, serta pengelolaan harta lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Selain pembuatan akta, perjanjian perlu diberitahukan atau dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan yang berwenang sesuai ketentuan dan status perkawinan. Tata cara administrasi dapat berbeda, sehingga perlu dikonfirmasi kepada KUA atau Dukcapil terkait.

Perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga. Utang, jaminan, hak kreditor, dan kewajiban yang telah ada sebelum perjanjian harus diungkapkan dan dianalisis sebelum klausul disusun.

Estimasi awal layanan adalah 7–14 hari kerja, namun dapat berubah mengikuti kelengkapan data, proses penyusunan dan persetujuan draf, jadwal notaris, serta proses pencatatan instansi.

Perubahan atau pencabutan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan kedua pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Prosedur serta bentuk aktanya perlu dikonsultasikan dengan notaris.

KONSULTASI PRIVAT

Ingin mengatur pemisahan harta dengan lebih jelas?

Diskusikan kebutuhan Anda dan pasangan secara privat bersama DSS-iD.

Hubungi DSS-iD
{" "